Monday, 15-08-2022
Beranda   |   Pelayanan Publik


PIP (Program Indonesia Pintar)

Dasar Hukum     

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Persyaratan Pelayanan 

  1. Fotocopi KIP/ PKH/ KKS/ data DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur           

  1. Peserta didik calon penerima PIP mempersiapkan persyaratan  berkas PIP berupa fotocopy Kartu KIP/ PKH/ KKS/ data DTKS
  2. Berkas Persyaratan Calon Penerima PIP diserahkan ke Sekolah  dan diverifikasi oleh Operator Dapodik
  3. Operator Dapodik di Sekolah menginput data pengusulan penerima PIP ke DAPODIK
  4. Operator Disdik membuat surat Usulan Calon Penerima PIP ke Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian berdasarkan data dari sekolah
  5. Tim Puslapdik akan memverifikasi data pengusulan Calon Penerima PIP
  6. Puslapdik menerbitkan SK Penerima PIP dan diteruskan ke Sekolah dan pihak Bank penyalur dana PIP
  7. Operator Sekolah menginformasikan ke siswa penerima PIP
  8. Siswa penerima PIP dapat mencairkan dana PIP melalui Bank atau ATM

Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja (apabila pejabat berada di tempat)

Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

  1. Ruang tempat pengajuan.
  2. Kelengkapan, Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor, Stampel, Buku Agenda dan Buku Penyerahan Berkas
  3. Kelengkapan dan Persyaratan pemohon

Kompetensi Pelaksana 

  1. Memahami proses pengajuan
  2. Mengerti pemakaian Alat Tulis Kantor
  3. Memahami pengoperasian komputer

Pengaduan Pelayanan Publik

  1. Prosedur Penyampaian Pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada tim Pengelola Pengaduan Masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, antara lain kotak pengaduan, email, HP, dan Kanal SP4N Lapor
  2. Tindak lanjut Penerimaan Pengaduan
    • membahas aduan yang diterima dalam rapat internal Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
    • membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan kepada pimpinan.

Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh pegawai yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.

Jaminan Keamanan
Surat izin maupun rekomendasi dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga terjamin keasliannya.

Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Biaya/Tarif   Rp. 0,-






RUBRIK LAINNYA

Membuat Album Photo dari Microsoft ...
Veri Firmansyah
27-09-2021  •  193 x dilihat
Tema 4 Sub tema 3 Pembelajaran 1 Ke...
PUJI SANTOSO
19-10-2021  •  162 x dilihat
IPA
Melisa Citra
01-09-2021  •  270 x dilihat
Video Pembelajaran Matematika VII
YUSUF AHMADI, S.Pd
24-08-2021  •  271 x dilihat

114 Sekolah

Data PAUD

72 Sekolah

Data SD

36 Sekolah

Data SMP

6 Sekolah

Data DIKMAS