Dasar Hukum     

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.

Persyaratan Pelayanan 

1. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru
2. Terdaftar pada data pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Memiliki NUPTK
4. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019
5. Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti
6. Aktif mengajar selama dua tahun terakhir
7. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
8. Sehat jasmani dan rohani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur           

1. Membagikan Surat Edaran ke Satuan Pendidikan untuk Pemutakhiran Data Calon Peserta PPG di Dapodik Sekolah
2. Satuan Pendidikan melakukan Pemutakhiran Data Guru melalui Operator Sekolah sebelum Cut Off yang ditentukan
3. Admin Dinas Membuka aplikasi SIMPPG dan menerima nama-nama Guru Sasaran PPG sesuai dengan data Cut Off
4. Admin Dinas Menginformasikan kepada Guru-Guru untuk mengecek Akun SIMPKB untuk Pemberitahuan Undangan PPG
5. Guru-guru yang mendapatkan undangan PPG diminta melakukan pemberkasan  di Aplikasi SIMPKB
6. Admin Dinas memantau Proses Verval Berkas yang Dilakukan oleh LPMP
7. Mengunduh nama-nama Guru yang telah lulus seleksi Berkas dan Menjadi Mahasiswa PPG
8. Dinas Pendidikan Membuat Surat Perintah Tugas bagi Mahasiswa PPG

Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 35 (tiga puluh lima) hari kerja (apabila pejabat berada di tempat)

Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

1. Ruang tempat pengajuan.
2. Kelengkapan, Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor, Stampel, Buku Agenda dan Buku Penyerahan Berkas
3. Kelengkapan dan Persyaratan pemohon

Kompetensi Pelaksana 

1. Memahami proses pengajuan
2. Mengerti pemakaian Alat Tulis Kantor
3. Memahami pengoperasian komputer

Pengaduan Pelayanan Publik

1. Prosedur Penyampaian Pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada tim Pengelola Pengaduan Masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, antara lain kotak pengaduan, email, HP, dan Kanal SP4N Lapor
2. Tindak lanjut Penerimaan Pengaduan
   • membahas aduan yang diterima dalam rapat internal Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
   • membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan kepada pimpinan.

Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh pegawai yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.

Jaminan Keamanan
Surat izin maupun rekomendasi dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga terjamin keasliannya.

Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi Kinerja dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Biaya/Tarif   Rp. 0,- (GRATIS)